KERUSUHAN PRIOK

Perekrutan Satpol PP Bermasalah
Rabu, 14 April 2010, 18:42:10 WIB

Jakarta, RMOL. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta meninjau prosedur penertiban yang menjadi petunjuk teknis dalam penertiban.

Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (14/4), berdasarkan fakta bahwa kerap terjadi kekerasan dalam upaya penertiban yang dilakukan Pemprov DKI bersama Satpol PP.

Dikatakan mantan Ketua PBHI ini, Pemprov harus mengganti pendekatan yang mengedepankan brutalisme dan arogansi dengan pendekatan dialog persuasif yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus mengevaluasi pola rekrutmen anggota Satpol PP. Menurut Hendardi, perekrutan bukan hanya menampung tenaga kerja tetapi harus diikuti keinginan dari setiap calon anggota Satpol PP untuk menjadi abdi negara yang memiliki cita-cita luhur menjaga ketertiban Ibukota Jakarta.

Hendardi berpendapat, apabila Satpol PP tidak bisa melakukan perbaikan maka selayaknya institusi binaan pemerintah daerah itu dibubarkan.