Minggu, 18 April 2010

WAWASAN NUSANTARA

BAB II
WAWASAN NUSANTARA

A. LATAR BELAKANG dan PENGERTIAN.

Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkunganya, yang didasarkan atas hubungan timbale balik atau berkaitan, antara fisiologi bangsa, idelogi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial, tradisi, keadaan alam, dan wilayah serta pengalaman sejarah.
Kata wawasan berasal dari bahasa jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat.
Dalam mewujudkan aspirasi dan perjangan ada tiga factor penentu utama yang harus diperhatikann oleh suatu bangsa :
• Bumi /ruang dimana bangsa itu hidup
• Jiwa, tekad dan semangat manusia /rakyat
• Lingkungan

Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang lingkungannya dalam eksisteninya yang serba terhubung (interaksi & interelasi).

B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL

Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitikyang dianut oleh Negara-negara yang bersangkutan.

• Paham-paham kekuasaan
a. Machiavelli (abad XVII)
Dengan judul bukunya “the prince” dikatakan sebuah Negara itu akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil :
1. merebut dan memepertahankan kekuasaan segala cara
dihalalkan.
2. Untuk menjaga kekuasaan rezim
3. dalam dunia politik yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.
b. napoleon bonaparte (abad XVIII)
c. jendral clausewitz(abad XVIII)
d. Fuerack dan hegel (abad XVII)
e. Lenin (abad XIX)
f. Lucian W.Pye dan Sidney

• Teori-teori geopolitik (ilmu bumi politik)
a. Federic ratzel.
Pertumbuhan Negara dapat dianalogikan sebagai pertumbuhan organisme ,yang memerlukan ruang hidup, melalui proses perkembangan, mempertahankan hidup tetapi dapat menyusut atau mati.

b. Rudolf kjellen
Negara sebagai satuan biologi.
Negara sebagai system politik.
Negara tidak harus bergantung pada sumber luar.

c. Karl haushofer
Pandangan karl ini berkembang di jerman di bawah kekuasaan Adolf Hilter. Dan dikembangkan di jepang dalam ajaran hako ichu yang dilandasi militerisme dan fasisme.

d. Sir Halford Mackinder (konsep wawasan benua)
Barang siapa yang dapat menguasai jantung dunia yaitu Asia dan Eropa ,maka akan dapat menguasai dunia.

e. Sir Walter Raleigh dan alferd thyer Mahan (konsep wawasan bahari)
f. W. M icthel, A.Sweversky, Gulio Douhet, J.F.C.Fuller konsep wawasan dirgantara)
g. Nicholas J. Spykman (wawasan gabungan antara darat laut dan udara).

C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA

Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh :
• Paham kekuasaan Indonesia
• Geopolitik Indonesia
• Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia
Pembinaan nasional Indonesia ditinjau dari :
1. pikiran berdasarkan falsafah pancasila.
2. pikiran berdasrkan aspek kewilayahan.
3. deklarasi juanda yang isinya tentang pertahanan laut, darat,dan
Udara
4. Pikiran berdasarkan aspek sosial budaya.

WILAYAH PERAIRAN LAUT DI INDONESIA DPAT DIBAGI MENJADI:
• Zona Laut Teritorial
• Zona Landas kontinen
• Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

D. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA.
a. Prof. Dr. Wan Usman
adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara
kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
b. kelompok kerja LEMHANAS 1999
adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis.
Landasan Wawasan Nusantara
Idil ->Pancasila
Konstitusional -> UUD 1945

E. UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA
* wadah (contour)
* isi (content)
* tata laku (conduct)

F. HAKEKAT WAWASAN NUSANTARA
Adalah cara pandang yang selalu menyeluruh dalam lingkup nusantara.

G. ASAS WAWASAN NUSANTARA
* Kepentingan
* Keadilan
* Kejujuran
* Solidaritas
* Kerja sama
* Kesetiaan terhadap kesepakatan

H. KEDUDUKAN WAWASAN NUSANTARA
Dapat dilihat dari hirarki paradigma nasional.
1. pancasila(konstitusi Negara) ->landasan idil
2. UUD 1945 -> landasan konstitusional
3. wasantara (visi bangsa) ->landasan visional
4. ketahanan nasional ->landasan konsepsional
5. GBHN ->landsasan operasional

I. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
IMPLEMENTASI ADALAH SIKAP YANG HARUS DIKEMBANGKAN.
1.implementasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya , dan
pertahanan keamanan

Rabu, 14 April 2010

Polri Kembali Periksa Sjahril Djohan Hari Ini

Jakarta, RMOL. Mabes Polri hari ini (Rabu, 14/4), kembali melakukan pemeriksaan terhadap Sjahril Djohan atau SJ, orang yang diduga Mr.X dalam praktek makelar kasus di kepolisian.

"Pemeriksaan akan dikembangkan lebih lanjut, berkaitan dengan kontribusi dia (SJ) dalam hal makelar kasus di dalam lingkungan kepolisian," demikian kata Pelaksana Tugas (Pit) Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Mabes Polri, Kombes Zulkarnain Lubis, kepada wartawan di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (14/4).

Zulkarnain menegaskan, dalam konteks pemeriksaan kali ini pun Polri masih berpegang pada azas praduga tak bersalah. Polri juga akan bekerja keras meminta keterangan sejelas-jelasnya dari SJ untuk mengungkap jejaring mafia hukum di tubuh instansinya.

"Kemarin SJ hadir ke Mabes secara sukarela. Sekarang satusnya masih saksi," tambah Zulkarnaen.

kerusuhan satpol PP dengan warga PRIOK

Ketua DPR: Gubernur DKI dan Komandan Satpol PP Bertanggungjawab
Rabu, 14 April 2010, 18:24:27 WIB


Jakarta, RMOL. Ketua DPR RI menyesali bentrokan masyarakat dan aparat kemanan di Tanjung Priok yang dikabarkan menyebabkan tiga orang meninggal.

Demikian disampaikan Ketua DPR, Marzuki Alie, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/4)

"Kita sebagai lembaga pemerintah tugasnya memberi pengayoman yang baik pada masyarakat," ujar Marzukie.

Masih menurut Marzukie, masyarakat seharusnya tidak menjadi korban akibat petugas yang tidak mampu menjalankan tugas.

"Ini tindakan berlebihan, terlebih karena ada korban yang meninggal," lanjut mantan Sekjen Partai Demokrat ini.

Marzuki juga mengharapkan agar pendekatan yang dilakukan satpol PP tidak selalu menggunakan kekerasan.

"Tidak ada pendekatan informal pada masyarakat. Jangan hanya pendekatan formal saja. Karena pendekatan informal penting. Kita kan abdi negara, harusnya kita lakukan pendekatan informal," lanjutnya.

Ditanyakan tentang pertanggung jawaban kasus ini, Marzukie menjelaskan pertanggungjawaban akhir ada di tangan Gubernur.

KERUSUHAN PRIOK

Perekrutan Satpol PP Bermasalah
Rabu, 14 April 2010, 18:42:10 WIB

Jakarta, RMOL. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta meninjau prosedur penertiban yang menjadi petunjuk teknis dalam penertiban.

Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (14/4), berdasarkan fakta bahwa kerap terjadi kekerasan dalam upaya penertiban yang dilakukan Pemprov DKI bersama Satpol PP.

Dikatakan mantan Ketua PBHI ini, Pemprov harus mengganti pendekatan yang mengedepankan brutalisme dan arogansi dengan pendekatan dialog persuasif yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus mengevaluasi pola rekrutmen anggota Satpol PP. Menurut Hendardi, perekrutan bukan hanya menampung tenaga kerja tetapi harus diikuti keinginan dari setiap calon anggota Satpol PP untuk menjadi abdi negara yang memiliki cita-cita luhur menjaga ketertiban Ibukota Jakarta.

Hendardi berpendapat, apabila Satpol PP tidak bisa melakukan perbaikan maka selayaknya institusi binaan pemerintah daerah itu dibubarkan.

DPR Diminta Tidak Mempolitisir Masalah Susno

Jakarta, RMOL. Insiden pencidukan Komjen Susno Duadji oleh Divisi Propam Mabes Polri di Bandara Soekarno Hatta, Senin lalu (12/4), harus dilihat secara proporsional.

DPR dalam hal ini pun diminta untuk tidak mempolitisir tindakan Polri tersebut. Demikian dikatakan Ketua Umum DPN Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran (Gepenta), Brigjen (purn) Pol Parasian Simanungkalit kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (14/4).

"Persoalan yang terjadi kemarin itu tidak ada sangkut pautnya dengan laporan Susno tentang adanya makelar kasus kepada DPR. Ini murni persoalan pelanggaran kode etik internal kepolisian semata. Jadi saya minta ke DPR janganlah memblow up masalah Susno ini ke ranah politik atau dipolitisir," imbuh Parasian mengingatkan.

Menurut dia, pelanggaran disiplin yang dilakukan Susno dengan laporan makelar kasus di tubuh kepolisian, itu dua hal yang berbeda. Karena itu, Parasian pun meminta DPR untuk tidak turut campur pada aturan Polri.

"Di DPR sendiri ketika ada anggota dewan berangkat ke luar negeri harus minta ijin kepada frkasinya atau komisinya. Kalau tidak ijin, itu bisa merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di DPR, begitu juga Susno," terangnya.

KETERLIBATAN KASUS GAYUS

Hotma Sitompul Pastikan Susno Terlibat Kasus Gayus
Rabu, 14 April 2010, 15:48:43 WIB

Jakarta, RMOL. Hotma Sitompul menegaskan ada keterlibatan mantan Kabareskim Komjen Susno Duadji dalam kasus Gayus Tambunan.

"Saya pastikan ada (Susno terlibat kasus Gayus)," ujar penasehat hukum Sjahril Djohan itu, kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (14/4).

Saat ditanyakan soal pengakuan Sjahril kepada penyidik bahwa Susno juga terlibat bukankah menunjukkan Sjahrir adalah makelar kasus dalam kasus Gayus? Menanggapi pertanyaan wartawan ini, Hotma pun balik bertanya.

"Saya mau tanya balik, kalau orang dibilang markus, orang itu sebagai pejabat ada peranan enggak? Silakan anda menilai," tanya Hotma.

Sebut Hotma lagi, saat ini Sjahril dalam kondisi sakit akut. Namun, Hotma memastikan kliennya tersebut akan terus memberikan keterangan sesuai dengan kemampuannya.

"Kalau nanti tidak kuat, kepolisian dengan pertimbangan kemanusiaan akan mempersilakan istirahat," ujar Hotma.