Etika dapat digambarkan sebagai prinsip-prinsip praktek terbaik yang fotografer pun harus mengadopsi dalam menjalankan praktek mereka. Sebagian besar prinsip-prinsip ini didasarkan pada akal sehat, goodwill, dan moralitas bukan pada hukum dan peraturan. Namun, ada daerah di mana hukum dapat memberikan sebuah kerangka di mana fotografer harus beroperasi, misalnya hak cipta, kontrak hukum, dll, dan, di beberapa negara, undang-undang privasi.
Sebagian besar badan-badan profesional yang mewakili fotografer memiliki kode etik profesional yang semua anggota setuju untuk terikat oleh, dan yang memberikan standar etika yang mereka menyesuaikan saat bekerja. Biasanya mencakup masalah-masalah seperti kerahasiaan, latihan keterampilan jatuh tempo dan yang memberikan standar etika yang mereka sesuai ketika keterampilan dan perawatan, penegakan status profesional, isu korupsi, dan sebagainya.
Walaupun Inggris tidak memiliki undang-undang privasi, beberapa negara lakukan. Ini memberikan kerangka hukum di mana etika privasi berada. Namun, bagi mereka fotografer tidak terikat oleh kendala hukum, itu adalah kepentingan mereka untuk tidak menyalahgunakan foto apapun yang telah mereka lakukan. Jelas paparazzi berlayar dekat dengan angin dalam hal ini, sering mendapatkan gambar dengan menggunakan lensa panjang dan cara licik lainnya yang dapat membawa profesi ke keburukan Kejadian-kejadian yang mengarah pada kematian Diana, putri dari Wales, di Paris pada September 1997 adalah kasus di titik.
Photojournalists atau perang fotografer secara teratur dihadapkan dengan isu-isu etis dari jenis yang ekstrim. Dalam memotret korban dapat diidentifikasi dari konflik atau bencana, misalnya, mereka mungkin harus mempertimbangkan apakah mereka akan ingin diri sendiri atau keluarga mereka akan ditampilkan dalam keadaan seperti itu. Atau, di lain situasi seperti, fotografer mungkin memiliki pilihan intervensi untuk melindungi kehidupan, bukan mengambil gambar. Jenis ketiga dari kesulitan muncul ketika seorang fotografer tersangka itu, untuk alasan publisitas atau propaganda, kekejaman atau tindak pidana lain mungkin terjadi untuk difoto. Akhirnya, fotografer harus memastikan bahwa gambar nya menunjukkan apa yang mereka dimaksudkan untuk menunjukkan, tanpa pementasan, restaging, atau manipulasi dalam kamar gelap atau dengan cara digital. Dalam praktiknya, semua masalah ini melibatkan daerah abu-abu sulit, dan melibatkan editor dan pemilik surat kabar serta fotografer.
Ada kode yang mengatur penggunaan orang dalam iklan. Di Inggris ini diproduksi oleh Komite Iklan Praktik dan Advertising Standards Authority (ASA), yang juga bertanggung jawab untuk memastikan kode tersebut diterapkan dalam kepentingan umum. Sementara kode tidak memiliki legal standing, ia menyediakan kerangka etika yang dirancang untuk melindungi baik selebriti dan masyarakat umum. ' Kode memerlukan, misalnya, bahwa 'Pengiklan ... meminta izin tertulis terlebih dahulu jika mereka menggambarkan atau mengacu kepada individu atau harta diidentifikasi mereka dalam setiap iklan; Pengiklan dan bahwa' yang belum mendapatkan izin terlebih dahulu dari penghibur, politisi, olahragawan dan lain-lain yang bekerja memberi mereka status yang tinggi, harus memastikan bahwa mereka tidak digambarkan dalam cara yang menyinggung atau merugikan. Sementara kode tersebut sangat penting untuk industri periklanan, fotografer secara umum harus dibimbing oleh mereka.
Mereka dalam praktek profesional akan menyadari perlunya kerahasiaan klien jika suatu kerangka etis harus ditetapkan untuk pekerjaan mereka. Apakah itu menjadi fotografer potret berbasa-basi dengan klien, atau seseorang yang bekerja di fotografi perusahaan mana rahasia industri dapat diperoleh, atau informasi yang diterima sebagai akibat dari negosiasi atau diskusi, ada kebutuhan untuk semua praktisi untuk mengadopsi pendekatan rahasia mereka berurusan dengan klien. melakukan tersebut diperlukan oleh badan-badan profesional yang mewakili fotografer sebagai syarat keanggotaan, dan itu adalah bagian dari apa yang membuat fotografer profesional. Seperti yang dinyatakan dalam publikasi Inggris luar Lens, 'Jika fotografer tidak menghormati subyek foto mereka, atau memperlakukan mereka dengan adil, maka hanya bisa diduga bahwa klien akan bersikeras mendapatkan hak cipta dan kontrol yang memiliki foto-foto sendiri. '
Sementara cukup langka, muncul ketika seorang praktisi menggunakan penafsiran yang salah untuk mengambil keuntungan dari reputasi dan pekerjaan lain. Sebuah contoh mungkin dimana salah satu fotografer menempatkan gambar fotografer lain dalam portofolio nya, melewati mereka pergi sebagai pekerjaan mereka sendiri. This is both unethical and tantamount to fraud. Ini adalah kedua tidak etis dan sama saja dengan penipuan. asisten fotografi perlu sangat berhati-hati di sini. Setelah berkolaborasi pada menembak dengan fotografer mungkin menjadi langkah singkat untuk melewati menonaktifkan gambar yang dihasilkan sebagai miliknya sendiri, terutama jika kita telah melakukan sebagian besar pekerjaan untuk mencapai tembakan. Namun, penting untuk menyadari bahwa klien adalah fotografer, dan yang kedua bertanggung jawab baik untuk solusi kreatif dan biaya menembak.
Mendasarkan gambar pada karya fotografer lain tanpa pengerjaan ulang, atau menggunakan teks yang ditulis oleh orang lain tanpa memberikan kredit, adalah plagiarisme. Ini bukan penipuan, itu adalah pelanggaran hak cipta dan sebanding dengan pencurian. Perawatan harus selalu dilakukan ketika menerima singkat untuk pekerjaan baru, terutama jika contoh yang diberikan oleh klien didasarkan pada karya fotografer lain.. Adalah kepentingan fotografer untuk menunjukkan kepada klien kesulitan 'menyalin' ide-ide lain.. Baik fotografer dan reputasi klien mungkin dipertaruhkan, dan tindakan hukum juga mungkin terjadi.
Mereka yang fotografi komisi, apakah itu agen iklan atau seorang ibu yang ingin foto bayinya, selalu mencari seseorang yang dapat mereka percayai untuk mengambil foto. Kepercayaan diperoleh melalui sikap kerja yang profesional, integritas dalam pendekatan untuk mengelola menembak, dan sisi bisnis komisi. Tentu saja semua klien ingin bekerja berkualitas tinggi. Mereka juga ingin meyakinkan bahwa jika ada yang salah, fotografer tidak akan ragu untuk menempatkan hal yang benar. Ini hubungan kerja adalah sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang dari bisnis apapun, dan merupakan dasar dari reputasi fotografer.
Kisaran dan berbagai karya fotografi adalah sedemikian rupa sehingga sulit untuk generalisasi terlalu luas tentang standar perilaku. Seseorang menjalankan bisnis tinggi rata-jalan kemungkinan, sebagian besar waktu, untuk menghadapi isu-isu etis yang berbeda dari, misalnya, paparazzo atau pewarta foto yang mencakup perang saudara. Namun, ketentuan tersebut ASA tentang persyaratan etika kerja iklan bisa berlaku juga untuk karya fotografer: yaitu, bahwa itu hukum, baik, jujur, dan benar; dipersiapkan dengan rasa tanggung jawab kepada konsumen dan masyarakat, dan memperhatikan untuk prinsip persaingan sehat yang berlaku umum dalam bisnis.
— EKO DEVIYANTO
Minggu, 24 Oktober 2010
Minggu, 18 April 2010
WAWASAN NUSANTARA
BAB II
WAWASAN NUSANTARA
A. LATAR BELAKANG dan PENGERTIAN.
Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkunganya, yang didasarkan atas hubungan timbale balik atau berkaitan, antara fisiologi bangsa, idelogi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial, tradisi, keadaan alam, dan wilayah serta pengalaman sejarah.
Kata wawasan berasal dari bahasa jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat.
Dalam mewujudkan aspirasi dan perjangan ada tiga factor penentu utama yang harus diperhatikann oleh suatu bangsa :
• Bumi /ruang dimana bangsa itu hidup
• Jiwa, tekad dan semangat manusia /rakyat
• Lingkungan
Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang lingkungannya dalam eksisteninya yang serba terhubung (interaksi & interelasi).
B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitikyang dianut oleh Negara-negara yang bersangkutan.
• Paham-paham kekuasaan
a. Machiavelli (abad XVII)
Dengan judul bukunya “the prince” dikatakan sebuah Negara itu akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil :
1. merebut dan memepertahankan kekuasaan segala cara
dihalalkan.
2. Untuk menjaga kekuasaan rezim
3. dalam dunia politik yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.
b. napoleon bonaparte (abad XVIII)
c. jendral clausewitz(abad XVIII)
d. Fuerack dan hegel (abad XVII)
e. Lenin (abad XIX)
f. Lucian W.Pye dan Sidney
• Teori-teori geopolitik (ilmu bumi politik)
a. Federic ratzel.
Pertumbuhan Negara dapat dianalogikan sebagai pertumbuhan organisme ,yang memerlukan ruang hidup, melalui proses perkembangan, mempertahankan hidup tetapi dapat menyusut atau mati.
b. Rudolf kjellen
Negara sebagai satuan biologi.
Negara sebagai system politik.
Negara tidak harus bergantung pada sumber luar.
c. Karl haushofer
Pandangan karl ini berkembang di jerman di bawah kekuasaan Adolf Hilter. Dan dikembangkan di jepang dalam ajaran hako ichu yang dilandasi militerisme dan fasisme.
d. Sir Halford Mackinder (konsep wawasan benua)
Barang siapa yang dapat menguasai jantung dunia yaitu Asia dan Eropa ,maka akan dapat menguasai dunia.
e. Sir Walter Raleigh dan alferd thyer Mahan (konsep wawasan bahari)
f. W. M icthel, A.Sweversky, Gulio Douhet, J.F.C.Fuller konsep wawasan dirgantara)
g. Nicholas J. Spykman (wawasan gabungan antara darat laut dan udara).
C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh :
• Paham kekuasaan Indonesia
• Geopolitik Indonesia
• Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia
Pembinaan nasional Indonesia ditinjau dari :
1. pikiran berdasarkan falsafah pancasila.
2. pikiran berdasrkan aspek kewilayahan.
3. deklarasi juanda yang isinya tentang pertahanan laut, darat,dan
Udara
4. Pikiran berdasarkan aspek sosial budaya.
WILAYAH PERAIRAN LAUT DI INDONESIA DPAT DIBAGI MENJADI:
• Zona Laut Teritorial
• Zona Landas kontinen
• Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)
D. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA.
a. Prof. Dr. Wan Usman
adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara
kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
b. kelompok kerja LEMHANAS 1999
adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis.
Landasan Wawasan Nusantara
Idil ->Pancasila
Konstitusional -> UUD 1945
E. UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA
* wadah (contour)
* isi (content)
* tata laku (conduct)
F. HAKEKAT WAWASAN NUSANTARA
Adalah cara pandang yang selalu menyeluruh dalam lingkup nusantara.
G. ASAS WAWASAN NUSANTARA
* Kepentingan
* Keadilan
* Kejujuran
* Solidaritas
* Kerja sama
* Kesetiaan terhadap kesepakatan
H. KEDUDUKAN WAWASAN NUSANTARA
Dapat dilihat dari hirarki paradigma nasional.
1. pancasila(konstitusi Negara) ->landasan idil
2. UUD 1945 -> landasan konstitusional
3. wasantara (visi bangsa) ->landasan visional
4. ketahanan nasional ->landasan konsepsional
5. GBHN ->landsasan operasional
I. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
IMPLEMENTASI ADALAH SIKAP YANG HARUS DIKEMBANGKAN.
1.implementasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya , dan
pertahanan keamanan
WAWASAN NUSANTARA
A. LATAR BELAKANG dan PENGERTIAN.
Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkunganya, yang didasarkan atas hubungan timbale balik atau berkaitan, antara fisiologi bangsa, idelogi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial, tradisi, keadaan alam, dan wilayah serta pengalaman sejarah.
Kata wawasan berasal dari bahasa jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat.
Dalam mewujudkan aspirasi dan perjangan ada tiga factor penentu utama yang harus diperhatikann oleh suatu bangsa :
• Bumi /ruang dimana bangsa itu hidup
• Jiwa, tekad dan semangat manusia /rakyat
• Lingkungan
Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang lingkungannya dalam eksisteninya yang serba terhubung (interaksi & interelasi).
B. LANDASAN WAWASAN NASIONAL
Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitikyang dianut oleh Negara-negara yang bersangkutan.
• Paham-paham kekuasaan
a. Machiavelli (abad XVII)
Dengan judul bukunya “the prince” dikatakan sebuah Negara itu akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil :
1. merebut dan memepertahankan kekuasaan segala cara
dihalalkan.
2. Untuk menjaga kekuasaan rezim
3. dalam dunia politik yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.
b. napoleon bonaparte (abad XVIII)
c. jendral clausewitz(abad XVIII)
d. Fuerack dan hegel (abad XVII)
e. Lenin (abad XIX)
f. Lucian W.Pye dan Sidney
• Teori-teori geopolitik (ilmu bumi politik)
a. Federic ratzel.
Pertumbuhan Negara dapat dianalogikan sebagai pertumbuhan organisme ,yang memerlukan ruang hidup, melalui proses perkembangan, mempertahankan hidup tetapi dapat menyusut atau mati.
b. Rudolf kjellen
Negara sebagai satuan biologi.
Negara sebagai system politik.
Negara tidak harus bergantung pada sumber luar.
c. Karl haushofer
Pandangan karl ini berkembang di jerman di bawah kekuasaan Adolf Hilter. Dan dikembangkan di jepang dalam ajaran hako ichu yang dilandasi militerisme dan fasisme.
d. Sir Halford Mackinder (konsep wawasan benua)
Barang siapa yang dapat menguasai jantung dunia yaitu Asia dan Eropa ,maka akan dapat menguasai dunia.
e. Sir Walter Raleigh dan alferd thyer Mahan (konsep wawasan bahari)
f. W. M icthel, A.Sweversky, Gulio Douhet, J.F.C.Fuller konsep wawasan dirgantara)
g. Nicholas J. Spykman (wawasan gabungan antara darat laut dan udara).
C. WAWASAN NASIONAL INDONESIA
Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh :
• Paham kekuasaan Indonesia
• Geopolitik Indonesia
• Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia
Pembinaan nasional Indonesia ditinjau dari :
1. pikiran berdasarkan falsafah pancasila.
2. pikiran berdasrkan aspek kewilayahan.
3. deklarasi juanda yang isinya tentang pertahanan laut, darat,dan
Udara
4. Pikiran berdasarkan aspek sosial budaya.
WILAYAH PERAIRAN LAUT DI INDONESIA DPAT DIBAGI MENJADI:
• Zona Laut Teritorial
• Zona Landas kontinen
• Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)
D. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA.
a. Prof. Dr. Wan Usman
adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara
kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
b. kelompok kerja LEMHANAS 1999
adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis.
Landasan Wawasan Nusantara
Idil ->Pancasila
Konstitusional -> UUD 1945
E. UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA
* wadah (contour)
* isi (content)
* tata laku (conduct)
F. HAKEKAT WAWASAN NUSANTARA
Adalah cara pandang yang selalu menyeluruh dalam lingkup nusantara.
G. ASAS WAWASAN NUSANTARA
* Kepentingan
* Keadilan
* Kejujuran
* Solidaritas
* Kerja sama
* Kesetiaan terhadap kesepakatan
H. KEDUDUKAN WAWASAN NUSANTARA
Dapat dilihat dari hirarki paradigma nasional.
1. pancasila(konstitusi Negara) ->landasan idil
2. UUD 1945 -> landasan konstitusional
3. wasantara (visi bangsa) ->landasan visional
4. ketahanan nasional ->landasan konsepsional
5. GBHN ->landsasan operasional
I. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
IMPLEMENTASI ADALAH SIKAP YANG HARUS DIKEMBANGKAN.
1.implementasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya , dan
pertahanan keamanan
Rabu, 14 April 2010
Polri Kembali Periksa Sjahril Djohan Hari Ini
Jakarta, RMOL. Mabes Polri hari ini (Rabu, 14/4), kembali melakukan pemeriksaan terhadap Sjahril Djohan atau SJ, orang yang diduga Mr.X dalam praktek makelar kasus di kepolisian.
"Pemeriksaan akan dikembangkan lebih lanjut, berkaitan dengan kontribusi dia (SJ) dalam hal makelar kasus di dalam lingkungan kepolisian," demikian kata Pelaksana Tugas (Pit) Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Mabes Polri, Kombes Zulkarnain Lubis, kepada wartawan di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (14/4).
Zulkarnain menegaskan, dalam konteks pemeriksaan kali ini pun Polri masih berpegang pada azas praduga tak bersalah. Polri juga akan bekerja keras meminta keterangan sejelas-jelasnya dari SJ untuk mengungkap jejaring mafia hukum di tubuh instansinya.
"Kemarin SJ hadir ke Mabes secara sukarela. Sekarang satusnya masih saksi," tambah Zulkarnaen.
"Pemeriksaan akan dikembangkan lebih lanjut, berkaitan dengan kontribusi dia (SJ) dalam hal makelar kasus di dalam lingkungan kepolisian," demikian kata Pelaksana Tugas (Pit) Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Mabes Polri, Kombes Zulkarnain Lubis, kepada wartawan di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (14/4).
Zulkarnain menegaskan, dalam konteks pemeriksaan kali ini pun Polri masih berpegang pada azas praduga tak bersalah. Polri juga akan bekerja keras meminta keterangan sejelas-jelasnya dari SJ untuk mengungkap jejaring mafia hukum di tubuh instansinya.
"Kemarin SJ hadir ke Mabes secara sukarela. Sekarang satusnya masih saksi," tambah Zulkarnaen.
kerusuhan satpol PP dengan warga PRIOK
Ketua DPR: Gubernur DKI dan Komandan Satpol PP Bertanggungjawab
Rabu, 14 April 2010, 18:24:27 WIB
Jakarta, RMOL. Ketua DPR RI menyesali bentrokan masyarakat dan aparat kemanan di Tanjung Priok yang dikabarkan menyebabkan tiga orang meninggal.
Demikian disampaikan Ketua DPR, Marzuki Alie, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/4)
"Kita sebagai lembaga pemerintah tugasnya memberi pengayoman yang baik pada masyarakat," ujar Marzukie.
Masih menurut Marzukie, masyarakat seharusnya tidak menjadi korban akibat petugas yang tidak mampu menjalankan tugas.
"Ini tindakan berlebihan, terlebih karena ada korban yang meninggal," lanjut mantan Sekjen Partai Demokrat ini.
Marzuki juga mengharapkan agar pendekatan yang dilakukan satpol PP tidak selalu menggunakan kekerasan.
"Tidak ada pendekatan informal pada masyarakat. Jangan hanya pendekatan formal saja. Karena pendekatan informal penting. Kita kan abdi negara, harusnya kita lakukan pendekatan informal," lanjutnya.
Ditanyakan tentang pertanggung jawaban kasus ini, Marzukie menjelaskan pertanggungjawaban akhir ada di tangan Gubernur.
Rabu, 14 April 2010, 18:24:27 WIB
Jakarta, RMOL. Ketua DPR RI menyesali bentrokan masyarakat dan aparat kemanan di Tanjung Priok yang dikabarkan menyebabkan tiga orang meninggal.
Demikian disampaikan Ketua DPR, Marzuki Alie, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/4)
"Kita sebagai lembaga pemerintah tugasnya memberi pengayoman yang baik pada masyarakat," ujar Marzukie.
Masih menurut Marzukie, masyarakat seharusnya tidak menjadi korban akibat petugas yang tidak mampu menjalankan tugas.
"Ini tindakan berlebihan, terlebih karena ada korban yang meninggal," lanjut mantan Sekjen Partai Demokrat ini.
Marzuki juga mengharapkan agar pendekatan yang dilakukan satpol PP tidak selalu menggunakan kekerasan.
"Tidak ada pendekatan informal pada masyarakat. Jangan hanya pendekatan formal saja. Karena pendekatan informal penting. Kita kan abdi negara, harusnya kita lakukan pendekatan informal," lanjutnya.
Ditanyakan tentang pertanggung jawaban kasus ini, Marzukie menjelaskan pertanggungjawaban akhir ada di tangan Gubernur.
KERUSUHAN PRIOK
Perekrutan Satpol PP Bermasalah
Rabu, 14 April 2010, 18:42:10 WIB
Jakarta, RMOL. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta meninjau prosedur penertiban yang menjadi petunjuk teknis dalam penertiban.
Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (14/4), berdasarkan fakta bahwa kerap terjadi kekerasan dalam upaya penertiban yang dilakukan Pemprov DKI bersama Satpol PP.
Dikatakan mantan Ketua PBHI ini, Pemprov harus mengganti pendekatan yang mengedepankan brutalisme dan arogansi dengan pendekatan dialog persuasif yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus mengevaluasi pola rekrutmen anggota Satpol PP. Menurut Hendardi, perekrutan bukan hanya menampung tenaga kerja tetapi harus diikuti keinginan dari setiap calon anggota Satpol PP untuk menjadi abdi negara yang memiliki cita-cita luhur menjaga ketertiban Ibukota Jakarta.
Hendardi berpendapat, apabila Satpol PP tidak bisa melakukan perbaikan maka selayaknya institusi binaan pemerintah daerah itu dibubarkan.
Rabu, 14 April 2010, 18:42:10 WIB
Jakarta, RMOL. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta meninjau prosedur penertiban yang menjadi petunjuk teknis dalam penertiban.
Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (14/4), berdasarkan fakta bahwa kerap terjadi kekerasan dalam upaya penertiban yang dilakukan Pemprov DKI bersama Satpol PP.
Dikatakan mantan Ketua PBHI ini, Pemprov harus mengganti pendekatan yang mengedepankan brutalisme dan arogansi dengan pendekatan dialog persuasif yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus mengevaluasi pola rekrutmen anggota Satpol PP. Menurut Hendardi, perekrutan bukan hanya menampung tenaga kerja tetapi harus diikuti keinginan dari setiap calon anggota Satpol PP untuk menjadi abdi negara yang memiliki cita-cita luhur menjaga ketertiban Ibukota Jakarta.
Hendardi berpendapat, apabila Satpol PP tidak bisa melakukan perbaikan maka selayaknya institusi binaan pemerintah daerah itu dibubarkan.
DPR Diminta Tidak Mempolitisir Masalah Susno
Jakarta, RMOL. Insiden pencidukan Komjen Susno Duadji oleh Divisi Propam Mabes Polri di Bandara Soekarno Hatta, Senin lalu (12/4), harus dilihat secara proporsional.
DPR dalam hal ini pun diminta untuk tidak mempolitisir tindakan Polri tersebut. Demikian dikatakan Ketua Umum DPN Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran (Gepenta), Brigjen (purn) Pol Parasian Simanungkalit kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (14/4).
"Persoalan yang terjadi kemarin itu tidak ada sangkut pautnya dengan laporan Susno tentang adanya makelar kasus kepada DPR. Ini murni persoalan pelanggaran kode etik internal kepolisian semata. Jadi saya minta ke DPR janganlah memblow up masalah Susno ini ke ranah politik atau dipolitisir," imbuh Parasian mengingatkan.
Menurut dia, pelanggaran disiplin yang dilakukan Susno dengan laporan makelar kasus di tubuh kepolisian, itu dua hal yang berbeda. Karena itu, Parasian pun meminta DPR untuk tidak turut campur pada aturan Polri.
"Di DPR sendiri ketika ada anggota dewan berangkat ke luar negeri harus minta ijin kepada frkasinya atau komisinya. Kalau tidak ijin, itu bisa merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di DPR, begitu juga Susno," terangnya.
DPR dalam hal ini pun diminta untuk tidak mempolitisir tindakan Polri tersebut. Demikian dikatakan Ketua Umum DPN Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran (Gepenta), Brigjen (purn) Pol Parasian Simanungkalit kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (14/4).
"Persoalan yang terjadi kemarin itu tidak ada sangkut pautnya dengan laporan Susno tentang adanya makelar kasus kepada DPR. Ini murni persoalan pelanggaran kode etik internal kepolisian semata. Jadi saya minta ke DPR janganlah memblow up masalah Susno ini ke ranah politik atau dipolitisir," imbuh Parasian mengingatkan.
Menurut dia, pelanggaran disiplin yang dilakukan Susno dengan laporan makelar kasus di tubuh kepolisian, itu dua hal yang berbeda. Karena itu, Parasian pun meminta DPR untuk tidak turut campur pada aturan Polri.
"Di DPR sendiri ketika ada anggota dewan berangkat ke luar negeri harus minta ijin kepada frkasinya atau komisinya. Kalau tidak ijin, itu bisa merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di DPR, begitu juga Susno," terangnya.
KETERLIBATAN KASUS GAYUS
Hotma Sitompul Pastikan Susno Terlibat Kasus Gayus
Rabu, 14 April 2010, 15:48:43 WIB
Jakarta, RMOL. Hotma Sitompul menegaskan ada keterlibatan mantan Kabareskim Komjen Susno Duadji dalam kasus Gayus Tambunan.
"Saya pastikan ada (Susno terlibat kasus Gayus)," ujar penasehat hukum Sjahril Djohan itu, kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (14/4).
Saat ditanyakan soal pengakuan Sjahril kepada penyidik bahwa Susno juga terlibat bukankah menunjukkan Sjahrir adalah makelar kasus dalam kasus Gayus? Menanggapi pertanyaan wartawan ini, Hotma pun balik bertanya.
"Saya mau tanya balik, kalau orang dibilang markus, orang itu sebagai pejabat ada peranan enggak? Silakan anda menilai," tanya Hotma.
Sebut Hotma lagi, saat ini Sjahril dalam kondisi sakit akut. Namun, Hotma memastikan kliennya tersebut akan terus memberikan keterangan sesuai dengan kemampuannya.
"Kalau nanti tidak kuat, kepolisian dengan pertimbangan kemanusiaan akan mempersilakan istirahat," ujar Hotma.
Rabu, 14 April 2010, 15:48:43 WIB
Jakarta, RMOL. Hotma Sitompul menegaskan ada keterlibatan mantan Kabareskim Komjen Susno Duadji dalam kasus Gayus Tambunan.
"Saya pastikan ada (Susno terlibat kasus Gayus)," ujar penasehat hukum Sjahril Djohan itu, kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (14/4).
Saat ditanyakan soal pengakuan Sjahril kepada penyidik bahwa Susno juga terlibat bukankah menunjukkan Sjahrir adalah makelar kasus dalam kasus Gayus? Menanggapi pertanyaan wartawan ini, Hotma pun balik bertanya.
"Saya mau tanya balik, kalau orang dibilang markus, orang itu sebagai pejabat ada peranan enggak? Silakan anda menilai," tanya Hotma.
Sebut Hotma lagi, saat ini Sjahril dalam kondisi sakit akut. Namun, Hotma memastikan kliennya tersebut akan terus memberikan keterangan sesuai dengan kemampuannya.
"Kalau nanti tidak kuat, kepolisian dengan pertimbangan kemanusiaan akan mempersilakan istirahat," ujar Hotma.
Langganan:
Postingan (Atom)